Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Kertha Semaya

URGENSI PENGATURAN PSIKOLOGI FORENSIK DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA Putu Eka Pitriyantini; Ni Ketut Sari Adnyani
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 5 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i05.p12

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengkaji pentingnya pengaturan perihal psikologi forensic pada sistem peradilan di Indonesia, penelitian ini membandingkan manfaat kajian psikologi forensic di negara-negara yang menggunakan psikologi forensic dalam sistem peradilannya. Penelitian hukum yang dipergunakan adalah metode penelitan hukum normatif, dalam penelitian ini terdapat norma kabur perihal dasar hukum psikologi forensik yaitu Pasal 183 dan 184 KUHAP pada sistem peradilan pidana serta norma kosong pada sistem peradilan perdata. Pendekatan penelitian yang dipergunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan Sejarah Aturan Hukum. Hasil dari penelitian ini, hakekat psikologi forensik dalam system hukum yaitu karena kajian keilmuaan ini memiliki kemampuan untuk mengetes di pengadilan, reformulasi, penemuan psikologi kedalam bahasa legal dalam pengadilan, dan menyediakan informasi bagi aparat penegak hukum sehingga mudah dimengerti. Urgensi dari pengaturan psikologi forensic dalam dalam sistem peradilan, merupakan seseuatu yang diperlukan untuk menjamin kepastian hukum, hal ini dikarenakan antara hukum dan psikologi forensik memiliki hubungan yang erat dan penting. Hal ini dapat dilihat dari objek kajian dari keduanya yang menempatkan manusia sebagai objek kajian. Psikologi forensik dan hukum secara hakiki berasal dari rumpun keilmuwan sosial, hal inilah yang kemudian berdampak pada keterlibatan psikologi terhadap pandangan-pandangan dalam sistem hukum. ABSTRACT This study aims to examine the importance of regulating the matter of forensic psychology in the justice system in Indonesia, this study compares the benefits of forensic psychology studies in countries that use forensic psychology in their justice system. The legal research used is a normative legal research method, in this study there are vague norms regarding the legal basis of forensic psychology, namely Articles 183 and 184 of the KUHAP in the criminal justice system and empty norms in the civil justice system. The research approach used is the statutory approach and the history of law approach. The results of this study, forensic psychology in the legal system is because this scientific study has the ability to test in court, reformulation, psychological discoveries into legal language in court, and provide information for law enforcement officials so that it is easy to understand. The urgency of regulating forensic psychology in the justice system is something that is needed to guarantee legal certainty, this is because law and forensic psychology have important relationship. This can be seen from the object of study of the two which place humans as the object of study. Forensic psychology and law essentially come from the social science, this is what then has an impact on psychology's involvement in views in the legal system.
AUTHORITY OF THE BALI PROVINCIAL GOVERNMENT IN ENVIRONMENTAL PROTECTION AND MANAGEMENT Ni Ketut Sari Adnyani; Putu Eka Pitriyantini
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 10 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i10.p03

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan permasalahan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang terjadi di Provinsi Bali. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menemukan bahwa di Provinsi Bali terdapat banyak sekali tempat wisata di mana para wisatawan dapat menikmati destinasi wisata tersebut. Akan tetapi, terdapat berbagai macam permasalahan mengenai lingkungan dari tempat wisata tersebut. Terdapat berbagai tempat wisata yang masih belum memiliki izin yang jelas. Kemudian terdapat berbagai bangunan yang kosong padahal jika bangunan tersebut dibenahi dapat berpotensi sebagai bangunan yang dapat dijadikan objek wisata. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemerintah daerah Provinsi Bali dapat mengelola tempat tersebut menjadi tempat wisata yang bersih dengan tetap memperhatikan aspirasi dari masyarakat dan bersifat partisipasif dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan lingkungan agar tempat tersebut dapat menarik perhatian para wisatawan. Ke depan kepada pemerintah dan pemerintah daerah Provinsi Bali, disarankan agar dalam mengeluarkan ketetapan berbentuk izin lingkungan hendaknya senantiasa memperhatikan kebutuhan manusia serta keterbatasan lingkungan dalam memenuhi kebutuhan masa kini dan masa mendatang dengan berlandaskan pada konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan melalui pengkajian dan analisis lingkungan yang akurat dan bertanggung jawab. ABSTRACT The purpose of this research is to describe problems related to environmental protection and management that occur in the province of Bali. This research is a normative or legal research with statutory and conceptual approaches. The results of the study found that in Bali Province there are many tourist attractions where tourists can enjoy these tourist destinations. However, there are various kinds of problems regarding the environment of these tourist attractions. There are various tourist attractions that still do not have clear permits. Then there are various empty buildings even though if the building is changed it has the potential to become a building that can be used as a tourist spot. Referring to Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, the Regional Government of the Province of Bali can manage the place to become a clean tourist spot while still paying attention to community aspirations and being participatory by involving all interested parties in its management. environmental management so that the place can attract the attention of tourists. In the future, it is suggested to the government and regional government of Bali Province to issue a decision in the form of an environmental permit so that they always pay attention to human needs and environmental limitations in meeting current and future needs based on environmentally sound principles. Become a sustainable development target through accurate and responsible environmental studies and analysis.
JUVENILE DELINQUENCY AND ITS MANAGEMENT IN VIEW OF THE CHILD PROTECTION ACT I Wayan Landrawan; Ni Ketut Sari Adnyani
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 10 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i10.p14

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan permasalahan terkait kenakalan remaja dan pencegahannya ditinjau dari Undang-Undang perlindungan anak. Berkaitan dengan itu, kenakalan anak sebagai bagian dari perbuatan hukum dan wajib berantas melalui penegakan hukum diberikan oleh hakim sebagaiamanan yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kenakalan anak. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sementara data yang digunakan adalah data sekunder dan didukung dengan data primer, sedangkan analisis data yang digunakan adalah deskriptif normatif yang dilakukan secara logis, sistematis, koheren serta dapat diuji kebenarannya secara ilmiah. Hasil penelitian memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa keadaan tindak pidana yang dilakukan oleh para remaja sekarang ini sering terjadi perkelahian antara grup remaja baik dalam lingkup sekolah maupun lingkungan masyarakat umum. Faktor yang menjadi penyebab timbulnya tindak pidana di kalangan anak atau remaja, adalah sebagai berikut: Faktor Lingkungan, Faktor Ekonomi, Faktor Keluarga. Tinjauan yuridis dan kriminologis dari tindak pidana yang dilakukan para remaja yaitu menurut KUHP, UU tentang peradilan anak, UU tentang perlindungan anak. Upaya-upaya yang dilakukan polisi dalam mengatasi masalah tersebut adalah: [1] Penanggulangan Preventif: upaya pencegahan untuk terjadinya suatu tindak pidana; [2] Penangulangan Represif: penanggulangan yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana, yang berupa tindakan-tindakan untuk memberantas tindak pidana dengan menggunakan upaya hukum untuk melakukan penangkapan, menyita barang bukti, melakukan penyidikan sampai ke pengadilan. ABSTRACT The purpose of this research is to describe the problems related to juvenile delinquency and their handling in terms of the Child Protection Act. In this regard, juvenile delinquency as part of a legal effort and must be eradicated through law enforcement is given by the judge as a guarantee specified in Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection and efforts made to prevent juvenile delinquency. This research is normative legal research with statutory and conceptual approaches. While the data used is secondary data and is supported by primary data, while the data analysis used is normative descriptive which is carried out logically, systematically, coherently and can be tested scientifically. The results of the study obtained answers to existing problems, that the current state of criminal acts committed by adolescents often occurs in brawls between groups of adolescents both within the scope of schools and the general public. Factors that cause criminal acts among children or adolescents are as follows: Environmental Factors, Economic Factors, Family Factors. Juridical and criminological reviews of crimes committed by teenagers, namely according to the Criminal Code, the Juvenile Justice Law, and the Child Protection Law. Efforts made by the police to overcome this problem are: [1] Preventive Countermeasures: efforts to prevent criminal acts from occurring; [2] Repressive Countermeasures: countermeasures carried out after the occurrence of a crime, in the form of actions to eradicate criminal acts by using legal means to make arrests, confiscate evidence, conduct investigations into court.
Co-Authors ., Ida Ayu Putu Sri Utari ., Ni Putu Krisna Priandari Agus Sujana, Komang Anak Agung Istri Ari Atu Dewi Anis Lailatul Fajriah Ardhya, Si Ngurah Ardya, Si Ngurah Asrini, Ni Kadek Putus Ayu Nadya Gayatri Beatrix Hutasoit Berliana Mawarni, Komang Febri Dani Ilham Desak Laksmi Brata Desak Made Dwipayani Dewa Agung Budi Rama Laksana Dewa Ayu Eka Agustini Dewa Ayu Made Laksmi Dewi Dewa Ayu Putu Utari Praba Dewa Bagus Sanjaya Dewa Gede Sudika Mangku Elly Herliyani Fadillah, Nazarina Fajar Bukit Purnama, Ida Bagus Kade Febriyanti Dantes, Komang Frisma Indra Prastya, Komang G. Aditya Nugraha Putra Gede Adi Puspa Ariawan Gede Marhaendra Wija Atmadja Gusti Ayu Putu Nia Priyantini Hadi Parwanta, Kadek Martha Hadi Putra Permana Handini, Selli Hutasoit, Beatrix I Gede Yudi Wisnawa I Gusti Ayu Ngurah Gayatri Widyani Putri I Gusti Ayu Purnamawati I KETUT SUDANTRA I Komang Gede Triandhi Mayuda Putra I Made Surya Wahyu Arsadi I Made Yudana I Putu Agus Yudha Artama I Wayan Artawan I Wayan Budiarta I Wayan Kertih I Wayan Landrawan I WAYAN WINDIA I.G.A. Lokita Purnamika Utami I.G.A.Meta Sukma Devi Ida Ayu Putu Purnami Ida Bagus Indra Bhaskara Ida Bagus Kade Fajar Bukit Purnama Ida Bagus Putu Yudha Putra Ira Octaviyani . Jayanti Ningrat, Kadek Ayuni Jima, Selviana Jose Widyatama Lingga Juliasih, Ni Wayan Kadek Agus Pranata Kusuma Kadek Agus Yudistira Mahadi Putra Kadek Ayuni Jayanti Ningrat Kadek Dwiky Nugraha Yoga Trisna Kadek Martha Hadi Parwanta Kadek Sumarni Kadek Tia Yuliastari Ketut Pastika Jaya Komang Agus Sujana Komang Febri Berliana Mawarni Komang Febrinayanti Dantes Komang Febriyanti Dantes Komang Frisma Indra Prastya Komang Tria Anggreni Lailatul Fajriah, Anis Laksmi Brata, Desak Lompoh Egia Nuansa Pinem M.Si Drs. Ketut Sudiatmaka . Made Bagas Ari Kusuma D Made Deby Listianitari Made Sugi Hartono Mandriani, Ni Nyoman Mandriani, Ni Nyoman Mangku, Dewa Gede Maria Avelina Abon Mas Adipa Putra, Putu Eka Nazarina Fadillah Ni Kadek Diah Rahma Gayatri Ni Kadek Putus Asrini Ni Kadek Putus Asrini Ni Kadek Putus Asrini Ni Ketut Restini Ni Luh Gede Erni Sulindawati Ni Luh Putu Wahyuni Yustisia Dewi Ni Nyoman Mandriani Ni Nyoman Mandriani NI NYOMAN SUKERTI . Ni Putu Mira Kusuma Yanti Ni Putu Monika Ventari Kusumawati Ni Putu Rai Yuliartini Ni Wayan Juliasih Ni Wayan Sukerti Pastika Jaya, Ketut Pitriyantini, Putu Eka Pranata Kusuma, Kadek Agus Prisilia Eka Trisna, Putu Diana Puspa Ariawan, Gede Adi Putra Permana, Hadi Putra, G. Aditya Nugraha Putu Agus Yana Saputra Putu Diana Prisilia Eka Trisna Putu Eka Mas Adipa Putra Putu Utari Praba, Dewa Ayu Putus Asrini, Ni Kadek Rahma Gayatri, Ni Kadek Diah Rama Laksana, Dewa Agung Budi Ratna Artha Windari Restini, Ni Ketut Salwa Shafira Selli Handini Selviana Jima Si Ngurah Ardya Sukma Devi, I.G.A.Meta Sumarni, Kadek Tia Yuliastari, Kadek Tria Anggreni, Komang Triandhi Mayuda Putra, I Komang Gede Ventari Kusumawati, Ni Putu Monika Wisnu, I Wayan Gede Yana Saputra, Putu Agus Yanti, Ni Putu Mira Kusuma Yudha Putra, Ida Bagus Putu Yudistira Mahadi Putra, Kadek Agus Yustisia Dewi, Ni Luh Putu Wahyuni